INDOSWARA – BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meminta kepada pemerintah Desanya untuk melakukan verivikasi ulang data kemiskinan desa yang dianggap tak sesuai dalam melakukan verivikasi data kemiskinan daerah.
Salah satunya Desa Campurejo Kecamatan Kota Bojonegoro yang Menolak pendataan ulang Verifikasi data kemiskinan daerah yang telah dilakukan pendataan di bulan April lalu. permintaan pendataan ulang ini membuat pemdes bingung karna pihaknya telah melakukan pendataan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemkab.
“Data yang kita serahkan itu hasil dari musdes (Musyawarah Desa), mapping dari RT (Rukun Tetangga) sehingga itu putusan final di tingkat Desa sehingga kita tolak Revisi pendataan keluarga miskin di desa kami ,” ujar Edi Sampurno Kepala Desa Campurejo yang dihubungi via telfon (20/05/22)
Ia menambahkan jumlah masyarakat miskin yang sudah dibahas dalam Musdes Campurejo lalu diinput oleh operator ke dalam sistem, muncul sebanyak 316 keluarga miskin. Jumlah itu lebih banyak dari data awal sebanyak 77 keluarga miskin yang diterima Campurejo. Atau terjadi selisih sebanyak 239. Secara prosentase, kemiskinan di Campurejo naik sebesar 310,39 persen berbanding data awal.
Sementara itu kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Mukhamad Anwar Mukhtadlo sebagai Leading Sektor Pendataan Kemiskinan tidak banyak komentar terkait polemik Verifikasi ulang data kemiskinan daerah.
” kita tunggu saja hasil akhirnya, karna ini masih proses kalau sudah final kita kabari,” ujar Mukhamad Anwar Mukhtadlo.
Selain PemDes Campurejo, beberapa Desa lain yang tak mau disebutkan namanya juga diminta untuk melakukan revisi pendataan kemiskinan daerah agar data kemiskinan lebih rendah dari pendataan sebelumnya, namun banyak dari mereka yang menolak pendataan ulang karna hasil verifikasi data kemiskinan sudah di musyawarahkan di Desa dan merupakan hasil final.(mam/red).