INDOSWARA – BOJONEGORO – Menanggapi Revisi Data Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) yang dimotori oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang banyak ditolak oleh sebagian pemerintah desa (PEMDES), membuat Sukur Prianto wakil DPRD Bojonegoro geram.
Menurutnya PemKab Bojonegoro seharusnya percaya dengan data yang diinput oleh pemerintah Desa karna yang menentukan miskin atau tidaknya adalah sistem yang telah disediakan oleh BAPPEDA Sendiri sehingga menurutnya tak ada kesalahan Desa dalam proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Desa.
“Seharusnya Pemkab lebih percaya terhadap pendataan yang dilakukan oleh PemDes karna yang menentukan miskin atau tidaknya khan sistem dari BAPPEDA sendiri dan itu juga telah disepakati di musyawarah desa (Musdes),” kata sukur.
Ia menambahkan jika data kemiskinan dimanipulasi maka akan membuat kebijakan yang kelak akan diterapkan atapun anggaran yang akan ditentukan tidak akan sesuai dengan target.
“Contoh kecil saja jika data di Bojonegoro orang miskin berjumlah 100 orang padahal kenyataanya berjumlah 200 orang maka tentunya anggaran yang akan kita sepakati pastinya sesuai data yang diberikan ke kita yang berjumlah 100 orang, terus lebihnya gimana khan jadi salah kaprah, jadi menurut saya jujur lebih baik untuk Bojonegoro kedepan,” tambah Sukur.
Dalam waktu dekat Sukur meminta agar komisi C DPRD Bojonegoro segera memanggil BAPPEDA untuk mengklarifikasi data kemiskinan lewat program DAMISDA ini.
“Saya meminta komisi yang membidangi untuk segera mengklarifikasi permasalahan ini karna ini sangat penting untuk Bojonegoro kedepan,” pungkas Sukur. (mam/red)