Indoswara | Bojonegoro- Serapan Anggaran Pendaatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro per Agustus 2024 masih termasuk kategori terendah diantara 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Data tersebut sesuai dengan publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan di laman djpk.kemenkeu.go.id yang mengungkapkan, serapan anggaran belanja Kabupaten Bojonegoro per -5 Agustus 2024 adalah sebesar 25,52 persen, dari rencana belanja sebesa r Rp. 8,2 triliun baru terserap Rp. 2,1 triliun. serapan ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2023 yakni sebesar 37,51 persen.
Persentase serapan terbesar dari akun Belanja Bantuan Sosial sebesar 55,04 persen, dari rencana belanja sebesar Rp. 122,82 miliar telah terserap sebesar Rp. 67,6 miliar. Berikutnya adalah dari akun Belanja Pegawai sebesar 40,36 persen,dari rencana belanja sebesar Rp. 1,84 triliun telah terserap sebesar Rp. 746,06 miliar. Di urutan ketiga dari akun Belanja Bantuan Keuangan yakni 33,46 persen, dari rencan belanja sebesar Rp. 1,39 triliun sudah dibelanjakan sebesar Rp. 467,7 miiar. Sementara pada akun Belanja Modal yang merupakan salah satu belanja terbesar yakni sebesar Rp. 2,2 triliun baru terserap sebesar Rp. 143,69 miliar atau 6,52 persen.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Sukur Priyanto meminta pada Kepala Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar fokus pada pelaksanaan program yang sudah ditetapkan dalam APBD.
“Dan jangan terpengaruh oleh hal-hal lain diluar Tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsi),” tegas Sukur.
Adapun 10 Kabupaten/kota dengan serapan terendah per 5-Agustus-2024 berdasar data dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Republik Indonesia sebagai berikut:
- Kabupaten Bojonegoro dengan rencana sebesar Rp 8.235,03 miliar, terealisasi Rp 2.101,74 miliar atau 25,52 persen.
- Kota Batu dengan rencana sebesar Rp 1.231,96 miliar, terealisasi Rp 440,28 miliar atau 35,74 persen.
- Tuban dengan rencana sebesar Rp 3.474,33 miliar, terealisasi Rp 1.249,52 miliar atau 35,96 persen.
- Lumajang dengan rencana sebesar Rp 2.405,22 miliar, terealisasi Rp 898,31 miliar atau 37,35 persen.
- Kota Kediri dengan rencana sebesar Rp 1.795,30 miliar, terealisasi Rp 683,20 miliar atau 38,05 persen.
- Kota Pasuruan dengan rencana sebesar Rp 1.118,74 miliar, terealisasi Rp 437,20 miliar atau 39,08 persen.
- Malang dengan rencana sebesar Rp 4.734,43 miliar, terealisasi Rp 1.987,79 miliar atau 41,99 persen.
- Kota Surabaya dengan rencana sebesar Rp 10.984,34 miliar, terealisasi Rp 4.654,87 miliar atau 42,38 persen.
- Kota Probolinggo dengan rencana sebesar Rp 1.084,05 miliar, terealisasi Rp 459,56 miliar atau 42,39 persen.
- Pasuruan dengan rencana sebesar Rp 4.035,65 miliar, terealisasi Rp 1.739,80 miliar atau 43,11 persen.(red)