Indoswara.net Anggun Sofia
Bojonegoro – Tepat pada hari ini Solidaritas Perempuan memasuki usia 35 tahun bertepatan dengan hari HAM 10 Desember 2025. Anggota Solidaritas Perempuan di Bojonegoro turut memperingati kedua hari bersejarah tersebut, sebuah perjalanan panjang yang penuh keteguhan dalam memperjuangkan keadilan. Namun, alih-alih merayakan dengan hura-hura, suara mereka bersatu bersama Gerakan Muda Melawan (Germula) Bojonegoro, menyatakan duka dan kritik mendalam atas bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Peringatan hari jadi ini justru menjadi momen refleksi kiprah SP dalam mengawal isu keadilan iklim dan lingkungan, di mana mereka melihat tragedi Sumatera sebagai puncak dari kegagalan tata kelola yang ekstraktif dan minimnya komitmen iklim yang berpihak pada keadilan gender.
“Kami menganggap bencana ekologis di Sumatera adalah puncak dari kegagalan tata kelola yang ekstraktif dan komitmen iklim yang minim keadilan gender”, ujar Mustaana, perwakilan Anggota SP di Bojonegoro.
Dengan empati penuh, Anggota SP di Bojonegoro dan Germula mengkritik keras kegagalan struktural pemerintah dalam merespons darurat kemanusiaan, termasuk lambannya Kepala BNPB yang dinilai gagal empati dengan menyebut bencana “hanya mencekam di media sosial” di tengah jutaan penderitaan yang ada. Meskipun logistik diklaim aman, laporan di lapangan menunjukkan bantuan di Aceh belum merata, dan kegagalan paling fatal adalah pemerintah belum juga menetapkan status Bencana Nasional, padahal hal ini sangat krusial untuk membuka akses koordinasi cepat. Skala kerusakannya masif, mencapai 1.666 titik infrastruktur per 6 Desember 2025, memutus akses logistik. Lebih dari 1.057.482 jiwa mengungsi dan 961 orang meninggal dunia , dengan ancaman terbesar berupa kesulitan air bersih yang layak.
Dalam semangat ulang tahun ke-35 yang berkomitmen pada keadilan gender, Anggota SP di Bojonegoro menyoroti bahwa perempuan dan anak-anak menghadapi kerentanan berlapis. Respons yang cenderung maskulin dan teknis dinilai gagal memenuhi kebutuhan spesifik mereka, seperti dignity kit dan mitigasi risiko Kekerasan Berbasis Gender (KGB) di pengungsian. Ancaman pengulangan bencana kini bahkan membayangi Bojonegoro sendiri, yang telah kehilangan 5.080 hektar tutupan pohon sejak 2001-2024. Ironisnya, di tengah defisit ekologis ini, pemerintah daerah dan Perhutani sedang menyiapkan pembebasan kawasan hutan seluas 5.130 hektar untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pabrik bioetanol-metanol senilai Rp22,8 triliun. Rencana ini disebut sebagai Solusi Palsu yang mengorbankan keamanan ekologis demi investasi.
Oleh karena itu, di hari jadi mereka yang sarat makna ini, Anggota SP di Bojonegoro dan Germula mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional di Aceh, Sumut, dan Sumbar, memastikan pemenuhan kebutuhan dasar berkeadilan gender bagi pengungsi, dan menuntut Kementerian Kehutanan untuk TIDAK memberikan izin pelepasan kawasan hutan 5.130 hektar untuk Proyek Bioetanol Bojonegoro, demi memprioritaskan keselamatan ekologis di atas investasi triliunan rupiah.