INDOSWARA-BOJONEGORO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi C Kabupaten Bojonegoro, menyoroti serius hasil sensus Data Masyarakat Miskin Daerah (Damisda) yang ditengarai mengalami kenaikan.
Data tersebut kemudian diduga diminta ubah oleh pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro agar jumlah masyarakat miskin terlihat lebih rendah dari data awal.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto berharap Pemkab Bojonegoro bisa bersikap obyektif, jujur, fair, dan bisa menerima hasil sensus.
“Saya kira Pemkab Bojonegoro harus jujur, obyektif, dan fair soal data masyarakat miskin yang dihasilkan dari sensus,” kata Ahmad Suprianto Minggu (22/05/2022).
Menurut pria yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Bojonegoro ini, jika data Damisda diubah memang terlihat bagus di muka publik, tetapi akan tidak bagus untuk menurunkan angka kemiskinan yang sesungguhnya.
“Jadi data Damisda tidak perlu dirubah. Meskipun data masyarakat miskin di Bojonegoro diketahui naik. Pemkab harus bisa terima kenyataan, tidak usah dimanipulasi. Karena ketika sebagian data dihilangkan akan ada masyarakat miskin yang kehilangan haknya,” ujar politukus Golkar ini.
Ia juga berpendapat, bahwa Pemkab tidak perlu mempermasalahkan data itu, justru semestinya menyikapi dengan membuat program menurunkan angka kemiskinan yang tepat sasaran. Karena ketika sudah mendapat data by name by address akan lebih memudahkan saat membuat program penanganan kemiskinan.
Pembangunan sumber daya manusia (SDM), adalah hal yang tidak kalah penting dibandingkan pembangunan infrastruktur. Selama ini Pemkab dianggap terbuai dalam pembangunan infrastruktur saja, tetapi melupakan pembangunan SDM.
Disebutkan pembangunan SDM dimaksud yaitu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, bagaimana mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan sebagainya. Mengingat postur APBD yang dimiliki Bojonegoro tinggi, dinilai seharusnya bisa membuat program menurunkan jumlah masyarakat miskin.
“Jangan sampai infrastrukturnya jor-joran tetapi kualitas sumber daya manusianya kedodoran,” pungkasnya.
(Mam/red).